PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLA BUM DESA BALAI PELUNTAN

 

Cara Pencatatan Jurnal Saldo Awal pada Aplikasi Akuntansi Bumdes

Cara Menghitung Biaya Hampar Pasir Urug dan Cor Beton Lantai Kerja. Part...

BUM Desa Pemasok Makan Bergizi Gratis

Ivanovich Agusta - detikNews

Jakarta - Ada tiga dobrakan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pertama, dengan riil menginvestasikan belanja negara guna melonjakkan kualitas manusia Indonesia. Jamak diketahui, bersama-sama perbaikan pendidikan, kesehatan, dan budi pekerti, dampaknya baru dipetik lima sampai sepuluh tahun lagi.

Namun, justru karena berdampak jangka panjang, paling tepat langkah segera ditapakkan. Apalagi, kualitas rakyat yang bermutu senantiasa menjadi resep mujarab dalam melakoni bonus demografi sekaligus menghindar dari jebakan negara berpendapatan menengah.

Kedua, mengubah penekanan penanganan stunting menjadi intervensi spesifik, langsung tertuju kepada warga yang berpeluang menderita stunting di masa depan. Yaitu ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak sekolah PAUD hingga siswa SLTA.

Pastilah, intervensi spesifik lebih cepat menuai hasil ketimbang penekanan selama ini pada intervensi sensitif, seperti pembangunan penyediaan sanitasi dan air bersih, rumah layak huni, bantuan sosial, edukasi perbaikan pola asuh.

Ketiga, dengan berani menetapkan BUM Desa dan koperasi sebagai pemasok bahan pangan bagi unit pelayanan yang mengolah makanan hingga menyalurkannya. Pihak yang menyangsikan kapasitasnya sekadar mengingat kasus-kasus rendahnya kapasitas pengurus, serta nilai usaha baru pada tingkat mikro dan kecil.

Padahal, justru kedua badan hukum ini dibutuhkan lantaran unit pelayanan akan terbangun menyebar di desa dan kelurahan, dengan skala layanan bagi tiga ribuan jiwa. Lagi pula, pasokan pangan segar mesti tersedia setiap hari dalam jumlah raksasa dibandingkan pasar lokal saat ini.

Maka, justru inilah masa pembuktian kapasitas BUM Desa dan koperasi, seraya menjalankan peningkatan kapasitas teknis budidaya, ekonomi pasokan, hingga teknis keuangan.

Penting pula diingat, yang dibutuhkan tidak hanya unit usaha bahan pangan, namun juga unit usaha pengolah sampah hasil memasak, serta unit usaha transportasi di dalam dan antar desa.

Proses Bisnis

Proses perencanaan Program Makan Bergizi Gratis hingga penempatan personel di tiap wilayah dilaksanakan penuh oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Untuk menjalankannya, organisasi BGN berada di pusat, kemudian dalam satu provinsi didirikan satu atau lebih kantor pelayanan pemenuhan gizi. Kantor ini membawahi satuan pelayanan makanan bergizi (SP), atau lebih populer sebagai "dapur".

SP-SP inilah yang berada di tengah masyarakat. Pada kapasitas penuh, paling cepat pada triwulan ketiga 2025, atau sejak awal 2026, terbangun 30 ribuan SP. Tiap SP mengelola sekitar tiga ribu pemanfaat, yaitu anak sekolah PAUD hingga siswa SLTA, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Dalam SP terdapat tiga personel, yaitu ahli gizi, pegawai administrasi dan pejabat pembuat komitmen (PPK). Personel itu bagian dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, yang sudah dididik selama empat bulan.

Karena ada PPK, maka di tingkat SP bisa dijalankan pembelian bahan baku pangan langsung dari BUM Desa atau koperasi. Karena menyalurkan makanan bergizi setiap hari kepada 3.000 pemanfaat, saban hari bakal dibutuhkan setidaknya pasokan beras 350 Kg, ayam 500 Kg, daging sapi 200 Kg, susu 600 liter.

Di berbagai media telah disampaikan, bahwa setelah terbangun 30 ribu SP, dana yang mengucur mencapai Rp 1,3 triliun per hari! Dengan nilai makanan bergizi sekitar Rp 10.500 tiap porsi, maka untuk pasokan pangan saja dikucurkan Rp 31,5 juta tiap SP per hari.

Ekosistem SP menunjuk peran BUM Desa dan koperasi sebagai pemasok, serta pengelola sampah makanan menjadi pupuk organik. Karena itu, muncul lima peran BUM Desa. Pertama, dengan unit usaha pertanian, perikanan, atau peternakan, BUM Desa dapat langsung memasok SP.

Kedua, fungsi konsolidator dijalankan. BUM Desa bekerja sama dengan petani, nelayan dan peternak, juga kelompok tani-nelayan-peternak. Areal kerja sama dapat meliputi permodalan untuk penanaman hingga panen, menyeleksi kualitas produk, kemudian memasok SP.

Ketiga, BUM Desa yang lebih besar membangun dan mengelola kantor SP. Perlu disediakan lahan seluas 400 m2, dengan bangunan seluas 200 m2. Desain bangunan hingga kamar-kamarnya, serta peralatan masak, mesti mengikuti aturan BGN.

Imbal baliknya, BGN setiap bulan membayar sewa tanah, sewa bangunan, dan sewa alat. Diperkirakan dalam tiga tahun modal BUM Desa itu telah kembali, lalu tahun-tahun selanjutnya benar-benar hanya memetik keuntungan.

Keempat, BUM Desa mengelola sampah yang dihasilkan dari sisa pengolahan makanan. Ini menjadi bahan pupuk organik.

Kelima, dirancang paling lama 30 menit makanan yang keluar dari Gedung Satuan Pelayanan telah diterima pemanfaat, baik di sekolah-sekolah bagi siswa PAUD sampai SLTA, maupun di rumah-rumah bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Tahapan dan Kerja Lintas Pihak

Agar pembelian dilakukan sangat cepat setiap hari, tidak melalui tender 40 hari, dan sesuai regulasi, maka PPK tiap SP hanya membeli komoditas pasokan yang termuat dalam e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Karena itu, tahap krusial saat ini adalah menyukseskan komoditas produk BUM Desa masuk e-katalog LKPP. Jasa pembelian sampah dan pemanfaatannya untuk pupuk organik juga perlu dimasukkan dalam e-katalog LKPP.

Untuk meraih peluang ini, percepatan mesti dijalankan berbagai pihak bersama-sama. Kementerian Desa PDTT mempercepat proses verifikasi BUM Desa untuk mendapatkan nomor badan hukum BUM Desa dari Kemenkumham, nomor pokok wajib pajak BUM Desa dari Ditjen Pajak Kemenkeu, nomor induk berusaha dari Online Submission System (OSS) Kadan Koordinasi Penanaman Modal.

Selanjutnya Kementerian Desa PDTT juga mempercepat verifikasi produk sebelum masuk e-katalog. Kementerian Desa PDTT juga mampu memfasilitasi paten merek atau paten teknologi pengolahan sampah menjadi pupuk organik, sehingga ekonomi sirkular pada ekosistem SP memberi nilai tambah bagi desa.

Telah ditunjukkan langkah-langkah pendaftaran produk, namun Upaya percepatan kiranya membutuhkan keterangan kesaksian kepala desa atau Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, atas kualitas dan kuantitas panen produk pertanian BUM Desa. Meski menambah satu tahap administrasi, namun secara keseluruhan waktu pendaftaran semakin cepat, karena verifikator lebih cepat yakin atas kapasitas BUM Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinas Koperasi di tiap kabupaten/kota harus segera berkoordinasi, membeberkan dan memilah wilayah-wilayah sesuai jumlah pemanfaat 3.000 jiwa.

Ada baiknya mendiskusikan hasilnya dengan Sarjana SPPI yang sebagian telah menyebar ke kabupaten/kota. Tujuannya, agar captive market yang sangat besar ini menghasilkan keuntungan bersama bagi BUM Desa dan koperasi, serta petani, nelayan dan peternak produsen. Bukan menjadi medan kisruh di lapangan.

Kepala desa berperan juga dalam menyampaikan kondisi komoditas hasil petani, pekebun, dan nelayan, serta kualitas pengeloaan BUM Desa. Sesuai UU Nomor 19/2023 tentang APBN 2024, dan Permendesa PDTT Nomor 13/2023 tentang Fokus Dana Desa 2024, kepala desa mesti memimpin penambahan modal usaha BUM Desa. Ia juga mesti menyiapkan posyandu untuk mengoordinir kepesertaan balita, ibu hamil dan ibu menyusui.

Karena membutuhkan modal yang besar, BUM Desa perlu mendapat dukungan kredit murah pula dari perbankan maupun PT LKM (Lembaga Keuangan Masyarakat). Perputaran uang yang tinggi, cepat, dan berputar di desa akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa.

Ini pekerjaan besar di tingkat nasional, yang (penting dicatat!) sangat tergantung pada kesuksesan pengorganisasian pada tingkat lokal SP. Tiap hari mengucur ke (sekelompok) desa dan kelurahan seluruh Indonesia Rp 1,3 triliun, menyerap tenaga kerja lokal di dapur 1,4 juta jiwa, petani-pekebun-nelayan pemasok 630 jiwa, untuk melayani pemanfaat siswa-anak-ibu 82,5 juta jiwa.

Kelak saat memanen keberhasilan pengorganisasin tersebut, kesehatan ibu dan anak terjaga, pendapatan warga meningkat, rantai pasok pangan tercipta, dan ekonomi hijau menyuburkan lahan desa.

Ivanovich Agusta, Sosiolog Pedesaan, Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Sumber: artikel detiknews, "BUM Desa Pemasok Makan Bergizi Gratis" selengkapnya https://news.detik.com/kolom/d-7586387/bum-desa-pemasok-makan-bergizi-gratis. Senin, 14 Okt 2024 08:30 WIB

CARA PENCATATAN JURNAL DI AWAL TRANSAKSI PADA APLIKASI AKUNTANSI BUMDES....

MENGENAL APLIKASI AKUNTANSI BUMDES SESUAI KEPMENDES PDTT NO. 136 TAHUN 2...

CARA MENGHITUNG BIAYA PEMANCANGAN MINI PILE (TIANG PANCANG)

PELATIHAN VERIFIKATOR P2KTD DI GRAND MERCURE HARMONI 27-30 OKTOBER 2024

Pelatihan dibuka oleh Menteri Desa PDT RI  Bp. Yandri Susanto

 

MENYIAPKAN BUMDES DAN BUMDESMA UNTUK MENJADI PENYEDIA DALAM PROGRAM MAK...

Desain & Tahapan Pekerjaan Jembatan Beton dengan Pondasi Tiang Pancang (...

CARA PENCATATAN JURNAL BUNGA BANK, PAJAK BUNGA BANK, DAN ADMINISTRASI BANK

Ilustrasi: Kantor Bank Kalbar di Pontianak (sumber https://kalbar.antaranews.com/)

Tanya: Bagaimana cara mencatat penjurnalan transaksi bank seperti bunga bank, pajak bunga bank, dan biaya administrasi bank?

Jawab:

BUMDES Tuah Barage mempunyai rekening di Bank Kalbar. 

Pada tanggal 30 September 2024 rekening BUMDES Tuah Barage di Bank Kalbar menerima bunga bank sebesar Rp 3.747,- dan beban pajak bunga bank sebesar Rp 750,-.

Pada tanggal 1 Oktober 2024 dikenakan biaya administrasi bank bulanan sebesar Rp 5.000,-.

Transaksi di atas dicatat di jurnal sbb:

Salam membangun desa...

CARA PENCATATAN JURNAL BIAYA PROSES PRODUKSI

BUMDES Jaya Lestari Desa Engkersik Sekadau, produsen kopi bubuk kemasan.  

Tanya: Bagaimana cara pencatatan jurnal proses produksi kopi bubuk kemasan?

Jawab:

Contoh transaksi:

BUMDES Tuah Barage pada tanggal 5 Oktober 2024 membeli biji kopi sebanyak 100 Kg dengan harga Rp 40.000,-/Kg dan membayar pembelian tsb via transfer. 

Selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2024 membeli bahan penunjang dengan membayar secara tunai sebesar Rp 500.000,-.

Pada tanggal 8 Oktober 2024 BUMDES Tuah Barage membayar upah karyawan bagian operasional untuk proses biji kopi menjadi kopi bubuk sebesar Rp 120.000,-.

Terhadap transaksi di atas pencatatan jurnalnya adalah sbb:

Setelah dilakukan penjurnalan transaksi di atas, selanjutnya dilakukan pencatatan jurnal  "Persediaan Barang dalam Proses" sbb:

Pencatatan berikutnya yakni  penjurnalan "Persediaan Barang Jadi". Dalam contoh ini bahan baku biji kopi seberat 100 Kg setelah diproses menjadi 70 Kg kopi bubuk.

Transaksi selanjutnya yakni pada tanggal 15 Oktober 2024 kopi bubuk sebanyak 70 Kg habis terjual dengan harga Rp 100.000,-/Kg. 

Pencacatan jurnalnya adalah sbb:

Salam membangun desa...

Source: Kepmen Desa PDTT No. 136 Thn. 2022 hal. 86-87.

Cara Hitung RAB Pengecatan Dinding Bangunan

BOLEHKAH BUMDES DAN BUMDESMA MENJALANKAN USAHA SIMPAN PINJAM INDIVIDUAL?

 

    Ilustrasi. Kantor BUMDESMA (Ex UPK PNPM-MPd) Mempawah Timur.

   Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 10/POJK.05/2021 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pasal 1 yang dimaksud Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat baik melalui pinjaman maupun pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

   Definisi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) tersebut menunjukkan bahwa usaha mengumpulkan uang masyarakat berupa simpanan individual atau memberikan pinjaman kepada individu tertentu termasuk dalam kategori usaha yang dijalankan oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

   

   Bentuk badan hukum yang menjalankan usaha LKM dijelaskan dalam pasal 2 Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2021 berupa koperasi atau perseroan terbatas.

   

   Dari uraian di atas muncul pertanyaan, "apakah BUMDes dan BUMDESMA bisa menjalankan usaha simpan pinjam layaknya LKM?". Mengacu pada pasal 2 di atas jelas bahwa yang menjalankan usaha jasa keuangan mikro adalah badan hukum yang berbentuk koperasi atau perseroan terbatas. BUMDes dan BUMDESMA bukan merupakan koperasi atau perseroan terbatas sehingga tidak memenuhi syarat untuk menjalankan usaha layaknya LKM.

   BUMDes dan BUMDESMA bisa saja berusaha dalam bidang jasa keuangan layaknya LKM dengan cara membentuk unit simpan pinjam yang dikelola oleh perseroan terbatas. Cara ini diatur dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2021 yang berbunyi:

"Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sahamnya paling sedikit 60% (enam puluh persen) wajib dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atau badan usaha milik desa/kelurahan."

   Mungkin muncul pertanyaan, "bagaimana dengan usaha jasa keuangan yang dijalankan oleh BUMDESMA LKD?". Usaha jasa keuangan yang dijalankan oleh BUMDESMA LKD diatur tersendiri dalam Permen Desa PDTT Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama yakni dalam pasal 12 (3) yang berbunyi:

   

  

   Usaha mengelola Dana Bergulir Masyarakat (DBM) eks PNPM Mandiri Perdesaan dilakukan dalam kerangka untuk penangulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat desa. Dalam menjalankan usahanya tersebut BUMDESMA LKD harus mematuhi ketentuan yang berlaku, di antaranya adalah:

CARA PENCATATAN JURNAL PINJAMAN DAN ANGSURAN KELOMPOK SPP

Ilustrasi. Pengurus BUMDESMA Sungai Pinyuh dan Pendamping Desa

Tanya:

Bagaimana cara pencatatan jurnal pinjaman dan angsuran kelompok SPP?

Jawab:

Contoh transaksi: 

BUMDESMA LKD Maju Barage pada tanggal 12 Agustus 2024 menyalurkan pinjaman kepada Kelompok SPP Flamboyan sebesar Rp 60.000.000,-, maka pencatatan jurnalnya sbb:

Pada tanggal 10 September 2024 Kelompok SPP Flamboyan membayar angsuran pokok sebesar Rp 5.000.000,- dan jasa sebesar Rp 600.000,-, maka pencatatan jurnalnya sbb:

Sumber: Kepmen Desa PDTT No. 136 Th. 2022 hal. 143

CARA INPUT JURNAL PENYESUAIAN PENYUSUTAN

Tanya: Bagaimana cara pencatatan jurnal penyesuaian penyusutan aset tetap?

Jawab:

Contoh kasus:

Pada tanggal 18 Agustus 2023 BUMDes Tuah Barage membeli laptop merk Lenovo tipe slim senilai Rp 6.000.000,-. Umur ekonomis laptop selama 5 tahun (60 bulan), maka penyusutan per bulan Rp 100.000,-.

Untuk memudahkan perhitungan bisa dibuatkan buku bantu penyusutan aset tetap seperti ini:

Transaksi pembelian laptop dicatat di jurnal sbb:

Pencatatan jurnal penyesuaian di akhir tahun (31 Desember 2023) sbb:

Dengan demikian pencatatan jurnal Saldo Awal 1 Januari 2024 untuk akun Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp 400.000,-.

CARA INPUT JURNAL PENYESUAIAN SEWA DIBAYAR DI MUKA

Ada pertanyaan: "Bagaimana cara pencatatan jurnal akun sewa dibayar di muka dan bagaimana penyesuaian jurnal akun sewa dibayar di muka tersebut pada akhir tahun?"

Contoh kasus:

Pada tanggal 11 Maret 2023 BUMDes Tuah Barage membayar sewa bangunan untuk kantor (sekretariat) sebesar Rp 12.000.000,- untuk masa sewa selama dua tahun (24 bulan). Terhadap transaksi tsb pencatatan jurnalnya sbb:

Untuk pencatatan penjurnalan penyesuaian akun biaya dibayar di muka di akhir tahun (31 Desember 2023) perlu dihitung terlebih dahulu beban sewa per bulan. Untuk masa sewa 24 bulan bayar sewa bangunan sebesar Rp 12.000.000,-, sehingga beban sewa per bulan Rp 500.000,-. Masa pakai bangunan yang disewa pada tahun 2023 selama 9 bulan (April - Desember 2023), sehingga pencatatan jurnal penyesuaiannya sbb:

Untuk pencatatan Saldo Awal akun sewa dibayar di muka pada 1 Januari 2024 nilainya menjadi Rp 12.000.000,- - Rp 4.500.000,- = Rp 7.500.000,-.

CARA MENGISI JURNAL SALDO AWAL PADA APLIKASI AKUNTANSI BUM DESA

 

SALDO AWAL merupakan:

• nilai yang tersaji pada laporan keuangan tahun sebelumnya yang akan mempengaruhi transaksi tahun berjalan;
• digunakan dalam penyajian laporan keuangan tahun berjalan agar dapat disajikan secara komparatif antara laporan keuangan tahun sebelumnya dan laporan keuangan tahun berjalan.

Contoh input jurnal saldo awal tahun 2024:

> Kas Tunai senilai Rp 19.105.500,- diambil dari saldo akun Kas Tunai di Buku Besar laporan keuangan tahun sebelumnya:

> Kas di Bank Kalbar senilai Rp 30.433.875,- diambil dari saldo akun Kas di Bank Kalbar di Buku Besar laporan keuangan tahun sebelumnya:

> Tanah senilai Rp 75.000.000,- diambil dari saldo akun Tanah di Buku Besar laporan keuangan tahun sebelumnya:

> Meubelair senilai Rp 600.000,- diambil dari saldo akun Meubelair di Buku Besar laporan keuangan tahun sebelumnya:

> Piutang kepada Pegawai senilai Rp 2.740.000,- diambil dari saldo akun Piutang kepada Pegawai di Buku Besar laporan keuangan tahun sebelumnya:

> Piutang lainnya senilai Rp 76.005.000,- diambil dari saldo akun Piutang Lainnya di Buku Besar laporan keuangan tahun sebelumnya:

> Konstruksi dalam Pengerjaan senilai Rp 70.000.000,- diambil dari saldo akun Konstruksi dalam Pengerjaan di Buku Besar laporan keuangan tahun sebelumnya:

> Akumulasi Penyusutan Meubelair senilai Rp 510.000,- diambil dari saldo akun Akumulasi Penyusutan Meubelair di Buku Besar laporan keuangan tahun sebelumnya:

> Penyertaan Modal Desa senilai Rp 273.374.375,- diambil dari nilai Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) laporan keuangan tahun sebelumnya::

Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes Sangah Raya Desa Keranji Paidang

 

Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan BUM Desa dan BUMDESMA se-Kab. Landak