Informasi Rahasia dalam UU KIP

UU KIP atau Undang Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ditujukan untuk mengatur hal ihwal informasi yang berkaitan dengan kepentingan umum dan negara.

Kasat Reskrim Kaur : "RAB DD Bukan Rahasia Negara, Masyarakat boleh melihatnya"

Kaur, Bengkulu - Dinas PMD kaur gelar Sosialisasi Prioritas penggunaan Dana Desa (DD)  dan Alokasi Dana Desa (ADD)  TH Anggaran 2020.di gedung serba guna (GSG)  Pemda kaur, Senin 18/11/2019.

DESA-DESA YANG DILAPORKAN KE KEJAKSAAN

Beberapa hari belakangan ini kerap terdengar informasi terkait desa-desa yang dilaporkan ke kejaksaan oleh masyarakat desa dengan tuduhan adanya dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan desa. Fenomena ini di satu sisi merupakan hal positif karena menandai kesadaran warga desa dalam berpartisipasi dalam pembangunan di desanya, namun di sisi lain laporan dugaan adanya penyimpangan dana ini juga menimbulkan sedikit “kegemparan” di desa dan kecamatan, bahkan kabupaten.

Systemic Review Dana Desa Ombudsman Kalbar

Menyikapi banyaknya pengaduan dari masyarakat terkait dengan penggunaan Dana Desa yang diduga tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sebagai lembaga negara pengawas penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, akan melakukan Systemic Review Dana Desa dengan tema ”Problematika Pengawasan Dana Desa dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik Desa di Kalimantan Barat”.

Indikasi Penyimpangan Dana Desa di Kalimantan Barat

Dalam sebuah kesempatan, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, menyatakan bahwa penyelewengan Dana Desa tidak boleh ditampik apalagi ditutup-tutupi. Beliau bahkan menegaskan bahwa kalau ada indikasi penyelewengan laporkan ke Satgas Dana Desa pada nomor 1500040 (m.bisnis.com, 18 Oktober 2017). Pernyataan Mendes PDTT ini disampaikan mengingat banyak sekali laporan terkait dugaan penyimpangan Dana Desa. Ketua Satgas Dana Desa, Bibit Samad Rianto, menyampaikan bahwa hingga September kemarin, terdapat hingga sepuluh ribu laporan mengenai penyalahgunaan Dana Desa (m.cnnindonesia.com, 20 November 2017). Jumlah kasus tersebut terbilang cukup besar untuk jumlah total desa di Indonesia yang sekitar 73 ribu desa.

Potensi Konflik dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Menarik untuk dianalisis bahwa selain mendatangkan kegembiraan, Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikucurkan pemerintah kepada desa, ternyata juga mendatangkan masalah serius bagi warga desa. Ancaman konflik vertikal antara warga masyarakat dengan pemerintah desa bukan sekedar isapan jempol belaka. Di beberapa tempat, konflik laten (latent conflict) bahkan sudah menjadi konflik terbuka (open conflict). Dari penelusuran masalah diketahui bahwa akar masalah konflik secara umum bersumber dari rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Cara Meminimalisir Munculnya Kegiatan Infrastruktur Fiktif

     Sesuai dengan semangat prinsip transparansi (keterbukaan) dan akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan), pelaksanaan kegiatan infrastruktur desa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belaja Desa (APBDesa) harus diperiksa kebenarannya. Pemeriksaan kegiatan infrastruktur desa sudah diatur mekanismenya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor: 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa pada pasal 73 dan 74.